Hukum Sogok Urus SIM

PERTANYAAN:

Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh

Langsung saja, sebulan yang lalu saya ke Polda untuk membuat SIM C yang baru dengan jalur resmi, tapi ternyata saya harus mengulang ujian teori sampai 5 kali karena dianggap tidak lulus, setelah ujian ke-6 ternyata saya diluluskan, namun sekarang ada masalah baru yaitu ujian praktek dinyatakan tidak lulus. Banyak teman saya berpendapat lebih baik bayar saja sekian rupiah ke petugas / polisi penguji supaya langsung diluluskan. Yang jadi pertanyaan saya apakah dengan memberikan uang kepada petugas supaya lulus itu dibenarkan oleh syariat, karena saya takut termasuk orang yang menyogok. Lalu bagaimana sikap saya seharusnya karena sampai sekarang saya tidak memiliki SIM padahal saya sering berkendara dengan sepeda motor. Mohon kepada Ustadz agar bisa memberi solusi terbaik sesuai syariat. Syukron
Wassalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh

Tutus Santosa <tutussantosa@yahoo.com>

JAWABAN:

 Wassalamu'alaikum warahmatullahi wa barakatuh

Pertanyaan ini hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya, yang menanyakan tentang hukum bekerja di Instansi yang terindikasi banyak melakukan praktek risywah (sogok atau uang pelicin). Dan jawaban saya sama seperti yang tertera di bawah ini:

 Uang pelicin atau sogok alias suap dalam bahasa fiqh disebut risywah. Diriwayatkan dari Tsauban, dia berkata:

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش

“Rasulullah saw melaknat orang yang menyuap, yang menerima suap, dan yang menjadi perantara penyuapan.” (HR: Ahmad dan Hakim)

 Akan tetapi hukum risywah atau suap alias uang pelicin dapat dibagi dua  masalah:

1. Jika suatu urusan yang memang tidak layak lulus/lancar, kemudian jika dengan sogok urusan itu dapat dilancarkan, padahal memang tidak layak lolos, maka si pemberi dan si penerima sama-sama berdosa, sebagaimana hadits di atas.
2. Jika suatu urusan yang sebenarnya layak lolos/lulus/lancar, kemudian dipersulit oleh pejabat yang terkait, dan hanya bisa lolos/lulus/lancar dengan risywah (asumsi cara lain tidak mungkin bisa), maka si pemberi risywah tidak berdosa karena dia sedang mengambil haknya yang memang layaknya urusan itu lulus dan memenuhi syarat. Sedangkan bagi si penerima risywah, tetap hukumnya haram dan berdosa.

Hal ini berdasarkan hadits mengenai orang-orang yang terus mendesak meminta sedekah kepada Nabi saw, lalu beliau memberi mereka padahal mereka tidak berhak. Rasulullah saw. Beliau bersabda:

“Sesungguhnya salah seorang dari kamu keluar dari tempatku dengan membawa sedekah yang disembunyikannya di bawah ketiaknya, padahal apa yang dibawanya itu adalah neraka baginya”. Umar bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana engkau memberinya sedangkan engkau tahu bahwa itu adalah neraka baginya?” Beliau menjawab, “Apa yang harus aku lakukan? Mereka terus menerus meminta kepadaku, sedangkan Allah melarangku berlaku bakhil” (HR: Ahmad dari Abu Ya’la)

Dengan demikian, bila ada indikasi (zdhon atau yaqin) bahwa pihak yang berhak mengeluarkan SIM mempersulit seseorang untuk mendapatkan SIM-nya padahal ia layak mendapatkannya (misalnya sudah bisa atau mahir berkendaraan), maka seorang tersebut boleh saja membayar uang sogok (pelicin/riywah) kepada pihak yang mengeluarkan SIM, karena dia melakukan itu dalam rangka mengambil sesuatu yang menjadi haknya. Namun bagi pihak yang mengeluarkan SIM itu tetap berdosa, berdasarkan hadist pada point. 2.

Namun demikian, masalah ini pun tidak dapat digeneralisir, harus dilihat dulu masalah per masalah, dan tingkatan pertingkatan. Karena jangan sampai juga kita ikut melestarikan budaya korupsi.

Namun dalam kondisi seperti pertanyaan yang diceritakan penanya, barangkali masih diperbolehkan karena ia telah “dizalimi”. Itupun jika sebenarnya ia bisa berkendaraan lalu tidak diluluskan dan ia sangat membutuhkan SIM tersebut dalam melakukan aktifitasnya. Namun demikian, bersabar adalah sikap terbaik. Wasshobru jamil, sabar itu indah

 Wallahu a’lam

H. Muhammad Jamhuri, Lc